METRO LAMPUNG — Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Metro yang tidak lagi membagikan kalender resmi kepada masyarakat serta adanya pemangkasan sejumlah anggaran menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Salah satu kritik keras datang dari tokoh masyarakat yang dikenal sebagai Pendekar Banten, yang menilai langkah tersebut mencerminkan buruknya komunikasi dan transparansi pemerintah kepada publik.
Pendekar Banten secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai kalender bukan sekadar alat penunjuk tanggal, melainkan media informasi pemerintah kepada masyarakat, khususnya terkait agenda, hari besar, serta identitas daerah. Ketidakhadiran kalender resmi Pemkot Metro dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap kebutuhan informasi publik.
“Kalender itu simbol kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Kalau hal sederhana seperti ini saja dihilangkan, publik wajar bertanya, ke mana arah kebijakan Pemkot Metro sebenarnya,” ujar Ketua Pendekar Banten Kota Metro Provinsi Lampung
H.Tb Ismail, S, SH, saat diwawancarai melalui WhatsApp, Sabtu (03/01/2026).
Selain persoalan kalender, pemangkasan anggaran di sejumlah sektor juga menjadi sorotan dan perbincangan hangat di tengah masyarakat. Warga menilai pemotongan anggaran seharusnya dilakukan secara selektif dan transparan, terutama jika menyangkut program yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
Isu ini mencuat di Kota Metro, seiring meningkatnya diskusi di media sosial dan ruang-ruang publik yang mempertanyakan efektivitas serta prioritas penggunaan anggaran daerah. Banyak pihak khawatir kebijakan pemangkasan tersebut justru berdampak pada kualitas layanan kepada masyarakat.
Pendekar Banten menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan sebagai bentuk kepedulian dan kontrol sosial. Ia meminta Pemkot Metro lebih terbuka dalam menjelaskan alasan kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kalau memang ada efisiensi, sampaikan secara jujur dan terbuka. Jangan sampai masyarakat menilai pemerintah abai terhadap kebutuhan dasar informasi dan pelayanan,” tegasnya.
Lanjutnya, pemotongan anggaran ini mungkin terkait dengan upaya efisiensi anggaran, namun perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Kalender dan langganan koran merupakan sumber informasi yang penting bagi masyarakat, terutama di era digital ini.
Dirinya menegaskan, kejadian hal seperti ini, mestinya bisa menjadi celah bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan investigasi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran di Kota Metro.
“Jika ada indikasi penyalahgunaan atau tidak transparan, ini bisa menjadi kesempatan bagi APH untuk mengambil tindakan Momentum bagi Walikota Metro untuk membuktikan komitmennya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran,” pintanya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemkot Metro belum memberikan keterangan resmi terkait alasan tidak dibagikannya kalender maupun rincian pemangkasan anggaran yang menjadi sorotan publik. Masyarakat berharap pemerintah segera memberikan klarifikasi agar polemik ini tidak terus berlarut-larut. (**)
