Foto: tangkapan layar NNC Netralnews, Jum’at 02 Januari 2026.
METRO LAMPUNG — Kota Metro kembali menjadi perbincangan publik. Memasuki awal tahun anggaran 2026, pemerintah daerah setempat dikabarkan tidak lagi membagikan kalender tahunan kepada masyarakat maupun mitra kerja. Tak hanya itu, pos anggaran untuk langganan koran juga disebut mengalami pemangkasan signifikan.
Informasi tersebut mencuat setelah sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, serta kalangan wartawan lokal mengaku tidak menerima kalender resmi Pemerintah Kota Metro sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Padahal, pembagian kalender pemerintah daerah selama ini sudah menjadi tradisi rutin yang berlangsung puluhan tahun.
“Biasanya setiap awal tahun atau menjelang akhir tahun kalender sudah dibagikan. Tapi sampai sekarang tidak ada,” ujar salah satu sumber di lingkungan Pemkot Metro yang enggan disebutkan namanya, Jum’at (02/01/2026).
Ditempat yang sama, bagian protokol Pemkot Metro saat dikonfirmasi media ini pun mengatakan hal yang sama kalau tidak ada dan memang tidak ada.
“Sepertinya tidak ada bang, kalau ada sudah dibagikan. Sepertinya memang nggak ada untuk tahun ini,” ujar salah satu staf protokol di lokasi.
Selain kalender, pemangkasan juga terjadi pada anggaran langganan media cetak. Beberapa media lokal yang sebelumnya rutin menjalin kerja sama langganan koran dengan pemerintah daerah serta Dinas-dinas pun mengaku tidak lagi menerima perpanjangan untuk tahun 2026.
Seperti beberapa dinas yang ada di Kota Metro pun memberitahukan kepada para mitra yang berlangganan koran pada akhir tahun 2025 bahwasanya tidak lagi menerima langganan koran.
“Tidak ada pos anggaran langganan koran ya maaf. Dengan adanya pemangkasan atau efisiensi anggaran,” ujar beberapa sumber dari dinas di Kota Metro.
Hal senadapun disampaikan dari dinas BKPSDM, izin kami menginformasikan berdasarkan DPA kegiatan BKPSDM TA 2026, bahwasanya pada TA 2026 ini sudah tidak ada kegiatan berlangganan media massa/koran. Oleh karenanya, dengan ini kami mohon maaf tidak bisa MOU lagi ya pak.”
Tak hanya itu, hal sama disampaikan beberapa instansi OPD yang lain. Semua mengeluh sejak adanya efisiensi dari pemerintah pusat semua serba kebingungan menjalankan pekerjaan, dan harus lebih hati-hati dan efisiensi mengatur keuangan.
Kondisi ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik. Sebagian menilai kebijakan tersebut merupakan bagian dari efisiensi anggaran daerah, sementara pihak lain mengkhawatirkan berkurangnya dukungan pemerintah terhadap eksistensi media cetak lokal.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kota Metro terkait alasan tidak dibagikannya kalender 2026 serta pemangkasan pos anggaran langganan koran. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna mendapatkan penjelasan menyeluruh atas kebijakan tersebut. (**)
